Inovasi Baru, DP3A Kutai Kartanegara Dirikan MPP Perempuan dan Anak Tahun Depan

13 May 2024, 02:30 PM

Ilustrasi Gedung MPP. Inovasi terbaru DP3A Kukar untuk bisa dibangun tahun 2024 mendatang

TENGGARONG – Inovasi terbaru dan sebelumnya tak pernah ada bakal dibuat Pemerintah Kabupaten Kurai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), yaitu membangun Mall Pelayanan Publik (MPP) Perempuan dan Anak.

Inovasi tersebut dikatakan oleh Kepala DP3A Kukar, Bambang Arwanto bukan hanya sebatas rencana saja tapi akan diwujudkan pada tahun 2024 mendatang.

"Apalagi kami sudah mendapat restu dari bupati dan sudah mendapat arahan untuk lokasi pembangunan gedung MPP ini," kata Bambang Minggu (5/11/2023) kemarin.

Inovasi pembangunan MPP Perempuan dan Anak ini mungkin akan menjadi inovasi pertama di wilayah Indonesia

MPP yang akan dibangun ini khusus untuk melayani permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak. "Terpadu menjadi satu tempat, semua layanan yang berkaitan dengan perempuan dan anak akan terintegrasi dalam MPP ini," jelas Bambang.

MPP Perempuan dan Anak ini rencananya akan dibangun menjadi tiga lantai, dimana setiap lantainya akan memiliki layanan masing-masing, misalnya pengaduan kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penelantaran anak, kekerasan rumah tangga dan lainnya. Serta layanan terpadu seperti visum, konseling, perlindungan dan penjangkauan dan layanan berkebutuhan khusus.

"MPP Perempuan dan Anak ini untuk membantu penanganan kekerasan domestik di lingkungan keluarga yang terjadi khususnya di Kabupaten Kukar. Kita tidak ingin mereka yang sudah menjadi korban kekerasan, juga harus mengalami kekerasan administrasi. Tidak tahu dan susah mengadu kemana," sebut Bambang lagi.

Inovasi ini juga untuk mencegah meningkatnya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi, khusus untuk tingkat penjagaan terhadap anak saat ini dirasa sudah mulai berkurang.

"Ya tindak kekerasan ini bisa saja terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor. Misalnya kesibukan kedua orang tuanya yang bekerja hingga menyebabkan adanya tindak kekerasan hingga penelantaran terhadap anak," terangnya.

Untuk itu, inovasi pembangunan MPP Perempuan dan Anak ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Dimana Bupati Kukar juga turut prihatin dengan jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi sekarang ini.

"Bupati juga tidak ingin kasus kekerasan perempuan dan anak di Kukar semakin bertambah dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karenanya, untuk MPP ini akan dianggarkan dan dibangun pada tahun 2024 mendatang," tutup Bambang. (*)